TM Online – Jumat, 8 Oktober 2010 | 10:55 WIB

– Pemerintah Kota (Pemko) Tomohon langsung bereaksi setelah Komisi Pemberantas Korupsi membeberkan praktek pungli di beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pemkot Manado dalam sebuah acara pemberantasan korupsi di Manado.

Tak ingin kecolongan dan hal serupa terjadi di Tomohon, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Tomohon Laurens Bulo mengumpulkan seluruh kepala SKPD di lingkup pemerintahan setempat, Jumat (8/10/2010).

Menurut Laurens, pertemuan tersebut mencari upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas praktek-praktek pungli. “Tiap SKPD harus membuat terobosan-terobosan jangan sampai praktek tersebut tumbuh. Intinya upaya apa untuk pemberantasan korupsi,” ujar dia usai pertemuan.

Dia meminta agar tahapan-tahapan yang rawan tindakan penyuapan atau pungli dipangkas. Sehingga ruang untuk melakukan penyimpangan tertutup bagi para pegawai.

Laurens mencontohkan, pembayaran dilakukan tidak di kantor SKPD melainkan langsung ke bank. “Jika pun dibayar di kantor SKPD, maka pada hari itu juga langsung disetorkan ke Bank. Jadi, setoran tidak diinapkan di kantor,” urai dia.

Dia juga meminta di setiap loket pembayaran, dicantumkan tagihan atau harga jasa. Juga dibeberkan juga dasar aturan tagihan tersebut. Misalnya, berdasarkan Perda Nomor dan pasal berapa.

“Pokoknya jangam memberikan ruang untuk melakukan penyelewengan. Ini sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan korupsi,” papar dia.

Rabu pekan depan, Pemkot Tomohon akan melakukan pertemuan internal terkait masalah tersebut. Tiap SKPD diharapkan bisa menyampaikan usulan untuk meringkas jalur birokrasi yang bisa menimbulkan celah untuk korupsi.

“Tujuan utamanya tentu agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal,” pungkas dia.

Laurens-Jangan-Beri-Celah-Lakukan-Korupsi-

Iklan